PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali menorehkan prestasi administratif penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menjadi bukti konkret atas kesungguhan serta konsistensi jajaran pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang patuh terhadap ketentuan regulasi dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Wujud Nyata Akuntabilitas Publik
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK RI setelah melalui proses audit yang ketat. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Pangandaran telah memenuhi aspek kewajaran secara material, didukung oleh kepatuhan terhadap undang-undang, serta sistem pengendalian internal yang memadai.
Capaian prestisius ini tidak lepas dari sinergi dan kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kedisiplinan dalam tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi pilar utama di balik keberhasilan ini.
Dorongan untuk Pelayanan Publik yang Unggul
Di bawah kepemimpinan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan Wakil Bupati Ino Darsono, raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini diproyeksikan menjadi katalisator penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan ke depan.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran berkomitmen menjadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan sistem birokrasi yang:
- Profesional dalam mengeksekusi program kerja daerah.
- Terbuka dan Transparan dalam setiap pos realisasi anggaran publik.
- Berorientasi pada Pelayanan guna memberikan dampak langsung yang positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Pangandaran.
Dengan diraihnya opini WTP ini, Pemkab Pangandaran membuktikan bahwa pertumbuhan daerah dan pembangunan infrastruktur yang berjalan tetap diimbangi dengan pertanggungjawaban keuangan yang sehat, bersih, dan akuntabel.